Melihat situasi gedung DPR RI saat paripurna dalam menentukan kesepakatan undang-undang ABPN-P yang akan menentukan apakah pemerintah berhak menentukan kenaikan harga BBM atau tidak, situasi sidng seperti kondisi pembeli dipasar yang merebutkan harga cabai saling teriak-teriak tidak jelas. Bahkan juga seperti anak TK yang berebut permen yang saling teriak-teriak tak beraturan. Banyak dari anggota DPR RI yang tidak memahami peraturan dalam rapat. Padahal rapat tersebut merupakan penentuan kondisi kehidupan rakyat.
Sepertinya kondisi seperti ini disengaja agar sidang paripurna tidak menghasilakan keputusan, sebagian anggota rapat berkeinginan DPR RI tidak dapat memberikan keputusan. Padahal rapat paripurna sudah mengerucut kepada hasil dari rapat paripurna. Banyak hujan intrupsi dari disaat rapat paripurna. Anggota DPR RI yang mengacaukan rapat sepertinya berkeinginan rakyat mendapatkan keputusannya. Sehingga rapat bolak-balik membahas yang sudah jelas.
Anggota rapat sengaja bolak-balik kepada permasalahan yang tidak perluuntuk di perpanjang. Padahal disaat sebelum voting di ambil keputusan, bahwa pasal 7 ayat 6 yang berisi bahwa pemerintah tidak diperkenankan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sedangkan opsi selanjutnya adalah pasal 7 ayat 6a yang berisikan bahwa pemerintah dapat menentukan harga BBM susuai dengan makanisme pasar jika di atas 15 %.
Diantara opsi tersebut sebetulnya tinggal memilih saja. Sebab semuanya sudah memiliki makna dengan jelas. Opsi tersebut tidak perlu diributkan. Jika para anggota memilih opsi yang pertama, maka pemerintah tidak memiliki hak untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Tetapi jika anggota dewan memilih opsi yang kedua, maka pemerintah berhak untuk menaikkan harga BBM sesuai mekanisme pasar, dengan menaikkan harga 15 %.
Tetapi mungkin ada beberapa anggota yang tidak memahami yang menjadi opsi tersebut, sehingga anggota tersebut memperkeruh rapat paripurna dan menyibukkan ketua pimpinan siding untuk mengatur para anggota yang berusaha memperpanjang rapat paripurna yang akan menentukan kehidupan rakyat.
Saat melihat acara rapat paripurna tersebut, sebagai orang awam sudah memahami apa yang diributkan dan yang akan dijadikan bahan pembahsan. Tetapi dari anggota DPR RI membuat rakyat muak melihat fenomena yang terjadi saat rapat tersebut. Rapat tersebut sarat dengan keintelektualan dari sebagian para anggota rapat paripurna.
Seandainya para anggota rapat itu memahami benar opsi yang ditawarkan, maka rapat tidak perlu diperpanjang lebih lanjut sampai jam 00.00 WIB. Sebetulnya saat jam 23.00 WIB siding paripurna yang membahas tentang undang-undang yang mengatur pemerintah untuk menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM dapat diambil keputusan. Tetapi nyatanya tidak, para peserta rapat seperti seporter sebak bola yang saling lempar pendapat yang tidak seharusnya diutarakan, sebab apa yang diutarakan sudah jelas dan sudah diutarakan oleh anggota yang lainnya.
Melihat fenomena ini, sepertinya para peserta anggota rapat paripurna ini ingin bersolek terhadap rakyat. Mereka ingin membuktikan bahwa dirinya dan partainya pro rakyat. Padahal hal itu hanya membuat rakyat gerak dan jenuh dengan sikap-sikap yang tidak layak dilakukan oleh para anggota wakil rakyat.
Sikap-sikap seperti itu tampak jelas dipertontonkan para anggota dewan saat melakukan lobi-lobi dan dibacakan oleh pimpinan rapat. Saat dibacakan hasilnya, para anggota dewan dan partai seperti plin-plan. Mereka tidak memiliki konsistensi terhadap pendapat mereka. Mereka tidak mau menanggung resiko yang akan dihadapi.
Salah satu contoh adalah sikap dari dari berbagai partai berbalik arah dari kesepakatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar